Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Kabupaten Garut:

Strategi Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Kebijakan Informasi Publik

I. Pembinaan

1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:
   a. Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memahami prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan teknik komunikasi yang efektif.
   b. Mengadakan workshop dan seminar untuk memperbarui pengetahuan tentang regulasi terkini terkait informasi publik.

2. Pengembangan Panduan Internal:
   a. Membuat panduan internal yang rinci mengenai proses permohonan informasi, batas waktu respons, prosedur banding, dan pedoman praktis lainnya bagi PPID dan petugas pelayanan informasi.

II. Pengawasan

1. Audit Rutin:
   a. Melakukan audit internal rutin terhadap kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan informasi publik.

2. Mekanisme Pelaporan:
   a. Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik.
   b. Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat yang merasa haknya untuk mendapatkan informasi publik dilanggar.

III. Evaluasi

1. Survei Kepuasan Masyarakat:
   a. Melakukan survei secara berkala untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID dan petugas pelayanan informasi.
   b. Menganalisis hasil survei untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.

2. Evaluasi Kinerja:
   a. Menilai kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam kebijakan.
   b. Mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam proses pelayanan informasi dan merumuskan tindakan perbaikan.

IV. Monitoring

1. Pemantauan Proses Permohonan Informasi:
   a. Memantau proses permohonan informasi untuk memastikan bahwa batas waktu respons terpenuhi dan permohonan diproses dengan transparan.
   b. Menerapkan sistem pelacakan permohonan informasi yang memungkinkan pelapor mengikuti perkembangan permohonan mereka.

2. Monitoring Ketersediaan Informasi Publik:
   a. Memastikan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.
   b. Melakukan pemantauan terhadap pembaruan dan keakuratan informasi yang disediakan secara berkala.

V. Implementasi Teknologi Informasi:
   a. Menggunakan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi pengajuan permohonan informasi secara online dan pemantauan status permohonan.
   b. Mengembangkan portal informasi publik yang menyediakan informasi secara digital dan dapat diakses oleh masyarakat.

Dengan mengimplementasikan strategi dan metode di atas, Kabupaten Garut dapat memastikan bahwa kebijakan Informasi Publik dilaksanakan dengan efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.