1 year ago
| Media |
Berikut ini adalah beberapa contoh informasi publik yang dapat dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- Informasi yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan keamanan negara.
- Informasi yang berhubungan dengan kerahasiaan negara, termasuk rahasia negara yang dilindungi oleh undang-undang.
- Informasi yang menyangkut kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat.
- Informasi yang menyangkut privasi, seperti data pribadi individu dan keluarganya.
- Informasi yang berkaitan dengan proses peradilan atau penegakan hukum, termasuk informasi yang terkait dengan investigasi kriminal atau keamanan nasional.
- Informasi yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta dan paten.
- Informasi yang berisi rahasia dagang atau rahasia industri, serta informasi yang dapat merugikan bisnis atau usaha tertentu.
- Informasi yang bersifat rahasia atau dilindungi oleh undang-undang lainnya.
Namun, penting untuk dicatat bahwa ada beberapa kondisi di mana informasi yang seharusnya dikecualikan dapat dibuka oleh pihak yang berwenang. Misalnya, informasi yang dikecualikan dapat dibuka jika ada permintaan dari lembaga-lembaga yang berwenang, jika ada kepentingan publik yang lebih besar, atau jika informasi tersebut dianggap sebagai rahasia yang dapat membahayakan kepentingan masyarakat jika tidak dibuka.
Terkait dengan informasi yang dikecualikan, perlu diingat bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan batasan waktu dalam penyelesaian permintaan informasi publik. Berdasarkan Pasal 16 UU KIP, setiap permintaan informasi publik harus diproses dan diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja.
Namun, ada beberapa kondisi di mana batas waktu ini dapat diperpanjang. Misalnya, jika permintaan informasi publik tersebut memerlukan penyediaan informasi dari luar negeri, penyediaan informasi yang sangat rinci, atau permintaan informasi publik yang melibatkan beberapa instansi pemerintah.
Selain itu, setiap instansi pemerintah juga diwajibkan untuk menyediakan petunjuk dan bantuan dalam mengajukan permintaan informasi publik. Ini termasuk penjelasan mengenai prosedur pengajuan permintaan, waktu penyelesaian, biaya yang diperlukan, serta jenis informasi yang dapat diakses atau tidak dapat diakses.
Sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh informasi publik, kita harus memahami betul hak dan kewajiban yang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan hak kita untuk memperoleh informasi yang penting dan bermanfaat untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat secara umum.
Referensi :
Admin PPID
PPID Kabupaten Garut
