Permohonan informasi publik adalah proses di mana individu atau organisasi meminta akses kepada informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau entitas publik. Ada berbagai alasan mengapa seseorang atau kelompok mungkin ingin mengajukan permohonan informasi publik, termasuk:

1. **Transparansi Pemerintah**: Salah satu alasan utama adalah untuk memastikan transparansi pemerintah. Permohonan informasi publik dapat membantu masyarakat memahami bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya, bagaimana anggaran digunakan, dan bagaimana kebijakan dibuat.

2. **Memantau Kegiatan Pemerintah**: Permohonan informasi publik memungkinkan warga negara untuk memantau kegiatan pemerintah, termasuk program dan proyek yang didanai oleh dana publik. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi.

3. **Pengawasan Kepatuhan Hukum**: Individu atau organisasi tertentu mungkin ingin memeriksa apakah pemerintah atau entitas publik mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

4. **Mendukung Penelitian dan Jurnalisme**: Para peneliti, jurnalis, dan organisasi non-pemerintah seringkali mengajukan permohonan informasi publik untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian, peliputan berita, atau advokasi.

5. **Pertanggungjawaban dan Akuntabilitas**: Permohonan informasi publik dapat membantu dalam menciptakan pertanggungjawaban (accountability) pemerintah terhadap tindakan dan keputusan mereka. Ini membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya publik.

6. **Pemenuhan Hak Asasi Manusia**: Hak akses kepada informasi diakui sebagai hak asasi manusia di beberapa yurisdiksi. Oleh karena itu, permohonan informasi publik adalah cara untuk memastikan pemenuhan hak ini.

7. **Keperluan Bisnis dan Profesional**: Beberapa permohonan informasi publik dapat diajukan untuk tujuan bisnis atau profesional, seperti perencanaan bisnis, perizinan, atau evaluasi risiko.

8. **Pemecahan Masalah Pribadi**: Individu mungkin ingin mengajukan permohonan informasi publik untuk mendapatkan informasi terkait dengan situasi pribadi mereka, seperti izin bangunan atau catatan medis.

9. **Transparansi dalam Kontrak dan Pengadaan**: Ada juga kasus di mana organisasi ingin mendapatkan informasi terkait dengan kontrak pemerintah atau proses pengadaan agar dapat memahami bagaimana dana publik digunakan.

10. **Pendidikan dan Pendidikan Masyarakat**: Permohonan informasi publik dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, baik oleh siswa yang ingin mengakses sumber daya pendidikan maupun oleh pendidik untuk memberikan contoh tentang bagaimana sistem pemerintahan bekerja.

Penting untuk dicatat bahwa hak akses kepada informasi publik dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi, dan ada aturan dan prosedur yang berbeda yang harus diikuti saat mengajukan permohonan informasi publik. Di banyak negara, ada undang-undang yang mengatur hak akses ini dan menentukan tata cara pengajuan permohonan.